Pleno KPU Tuntas

pleno saksi

KOTAMOBAGU – Tidak lebih dari dua jam, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU KOtamobagu terkait rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tingkat, Rabu (16/07/14), tuntas serta berjalan lancar.

Kepada media, Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, mengatakan pihaknya yakin semua kalangan pasti sudah memegang data perolehan suara, apalagi saksi-saksi dan panwas yang ada di TPS sudah mendapatkan salinannya. “Namun karena ini tahapan, kami tetap harus melaksanakan pleno sebagaimana PPS dan PPK sudah lakukan dalam beberapa hari kemarin.”

Dari hasil pleno tersebut diperoleh data bahwa pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapat dukungan suara sebanyak 40.403 (68,76 persen), sedangkan pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK hanya 18.359 (31,24 persen). “Yang mendapat catatan khusus dari KPU bahwa dari jumlah pemilih sebanyak 89.389 hanya 58.911 orang (65,7 persen) saja yang memilih, sementara 30.478 pemilih lainnya tidak menggunakan hak konstitusionalnya,” jelas Asep Sabar, komisioner yang membidangi data dan informasi.

Angka tersebut, masih kata Asep, jauh ketimbang Pemilu Legislatif (pileg) April lalu, dimana dari total pemilih 90.658 sebanyak 67.847 pemilih yang melakukan pencoblosan atau 74,8 persen. “Mungkin salah satu penyebabnya, secara emosional para pemilih disini merasa lebih dekat kepada yang dipilih ketimbang Pilpres,” kata Asep mengutip pernyataan Nayodo Koerniawan di berbagai media belum lama ini.

Dalam kesempatan itu juga personil Panwaslu, Ivan Tandayu sempat menjelaskan soal rekomendasi hitung ulang yang dilakukan di TPS XI Kelurahan Gogagoman. “Rekomendasi itu terkait dengan keputusan KPPS yang menghentikan pemungutan suara belum waktunya. Hal itu jelas tidak diperbolehkan baik dalam UU pemilu maupuan Peraturan KPU. Karenanya kami merekomendasikan untuk hitung ulang,” tegas Ivan.

Keputusan untuk memberikan rekomendasi tersebut, lanjut Ivan didasarkan pada kajian dan analisa dari beberapa regulasi yang digunakan dalam Pemilu 2014. “Jadi harus dibedakan mana yang harus pemungutan suara ulang dan mana yang hanya hitung ulang. Nah, untuk kasus Gogagoman ini hanyalah penghitungan ulang, karena terkait menghentikan pemungutan suara sebelum waktunya,” pungkas Ivan diiyakan Agus Paputungan dan Shakesepeare Makalunsenge.

Kepada media Nayodo sempat menjelaskan soal usulan agar pleno dipercepat, mengingat situasi yang semakin memanas di Jakarta. “Sebenarnya kami inginnya seperti itu, tapi tahapan tidak boleh dilanggar. Sebab melanggar tahapan berarti menganggangi UU dan Peraturan KPU, kami bisa digugat,” tegas Nayodo.

Menurut dia, mungkin untuk Kotamobagu yang memiliki luas wilayah kecil bisa saja dilakukan pleno mulai dari PPS, PPK dan KPU satu-satu hari, tapi bagaimana dengan di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah besar, pasti mereka membutuhkan waktu dua tiga hari. “Makanya dalam tahapan Pemilu 2014 diseragamkan semuanya, untuk PPS dan PPK tiga hari sementara untuk KPU hanya dua hari saja.” (**)

Hitung Ulang TPS XI Gogagoman

hitung ulang gggman

KOTAMOBAGU – Hitung ulang surat suara pilpres yang dilakukan TPS XI Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana rekomendasi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kotamobagu, berjalan mulus.

Hitung ulang yang disaksikan langsung empat komisioner KPU Kotamobagu; Nova Tamon, Asep Sabar, Aditya Tegela dan Iwan Manoppo itu berhasil merekap suara sama dengan penghitungan di TPS pada 9 Juli lalu, yakni 91 suara untuk pasangan Prabowo-Hatta dan 113 untuk pasangan Jokowi-JK.

“Karena ini rekomendasi Panwaslu, kami tetap harus menindaklanjutinya,” tegas Aditya Tegela, komisioner yang membidangi hukum dan pengawasan kepada beberapa media, Rabu (16/07/14).

Lebih lanjut Aditya menjelaskan bahwa dari hasil hitung ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang sudah dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kotamobagu Barat. “Hanya saja ada dokumen yang disesuaikan,” jelas Aditya.

Dibagian lain, Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal selalu melakukan koordinasi dengan Panwaslu terkait persoalan yang terjadi di lapangan. “Bahkan sejak pileg lalu kami berusaha untuk menuntaskan masalah sampai ditingkat bawah, tidak perlu dibawa-bawa hingga ke kota, provinsi atau bahkan pusat. Salah satunya adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Mongkonai.”

Nah, dengan digelarnya hitung ulang di TPS XI Gogagoman menandakan bahwa komitmen penyelenggara; KPU dan Panwaslu Kotamobagu, lanjut Nayodo, ingin gelaran Pemilu 2014 berjalan aman, damai dan tentunya sesuai dengan tahapan serta aturan yang ada. (**)

Sehari, Pleno 4 PPK Tuntas

asep sabar

KOTAMOBAGU – Hanya dalam waktu sehari dari tiga hari yang dijadwalkan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kotamobagu berhasil memuntaskan pleno rekapitulasi suara pemilih pilpres 2014, Minggu (13/07/14) kemarin.

Dari data yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kotamobagu, ternyata pemilih yang melaksanakan hak konsitusionelnya sebanyak 65,73 persen saja atau sekirae 58.762 dari jumlah total pemilih sebanyak 89.389. “Intinya dibandingkan dengan pemilihan legislatif (pileg), pilpres mengalami kemerosotan tingkat partisipasi,” kata Asep Sabar, komisioner yang menangani data pemilih kepada beberapa media di ruang kerjanya, Senin 14/07/14).

Asep menambahkan, dari hasil itu berarti sekitar 30.478 warga Kotamobagu tidak melaksanakan hak pilihnya pada tanggal 9 Juli kemarin. “Yang paling mencengangkan adalah membludaknya angka daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang menggunakan identitas, yakni 1.039 pemilih dan semuanya menggunakan hak pilihnya,” tambah Asep sambil menunjukkan data hasil rekapannya.

Terkait dengan daftar pemilih khusus (DPK), masih kata Asep, justru terjadi penurunan. “Hasil pleno lalu DPK Kotamobagu sebanyak 41 pemilih, ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya 29 orang,” kata Asep sambil menambahkan untuk selanjutnya KPU Kotamobagu tengah mempersiapkan pleno tingkat kabupaten/kota yang akan digelar Rabu (16/07/14) lusa.

“Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa pleno akan kita gelar, karena hari Kamis malam kita sudah harus menuju Manado untuk mengikut Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Utara.” (**)

KPU KK Tolak Suap

SLIDE-Iwan

KOTAMOBAGU – Beredar kabar bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menghalalkan berbagai cara terkait rekap suara pemilihan presiden (Pilpres), mendapat tanggapan dari komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Menurut Iwan Manoppo, komisioner yang membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih, cara-cara tersebut sangat tidak baik dan bertolak belakang dari asas demokrasi. “Belum jadi presiden dan wakil presiden sudah menghalalkan berbagai cara seperti itu, bagaimana nanti bila terpilih nanti? Bisa-bisa rakyat yang jari korban,” kata Iwan di ruang kerjanya, Jumat (11/07/14).

Iwan mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekap yang akan dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Yang pasti KPU tidak akan main-main dengan persoalan ini, apalagi kalau sampai menerima suap untuk menambah-nambah atau mengurangi suara salah satu pasangan calon.

Iwan mengaku prihatin dengan pemberitaan media yang tidak habis-habisnya membela salah satu pasangan calon, sehingga memicu dan pecah belah di masyarakat serta terjadinya silang pendapat. “Kami menyayangkan sikap media yang terus mem-blow up berita-berita terkait quick count yang memenangkan salah satu pihak, sehingga berdampak situasi dan kondisi yang makin memanas. Karena itu kami berharap serahkan semuanya kepada KPU sampai pleno rekap pecan depan.” (**)

PPK dan PPS Jangan Bermain

ADITYA

KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu me-warning keras panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang bermain curang pada pleno penetapan suara.

“KPU Kotamobagu sudah berkomitmen untuk tidak macam-macam dalam pemilu 2014 kali ini, untuk itu hal yang sama juga harus dilakukan dan menjadi komitmen PPK serta PPS,” tegas Aditya Tegela, komisioner yang membidang hukum dan pengawasan.

Aditya mengingatkan bahwa apabila terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya komisioner KPU yang akan menjadi pesakitan, tapi juga PPS dan PPK bisa disidang. “Pada sengketa pemilu legislative kemarin ada beberapa PPK dan PPS di daerah yang dipecat dan dinyatakan bersalah. Syukur-syukur hanya dipecat, tapi kalau pihak kepolisian langsung menindaklanjutinya dengan pidana, pasti akan jadi boomerang,” jelas Aditya di ruang kerjanya, Jumat (11/07/14).

Masih kata Aditya, dalam banyak kasus pileg kemarin, bahkan ada staf KPU atau operator yang dinyatakan terlibat dalam persoalan pemilu. “Malah ada yang sempat ditahan oleh aparat kepolisian. Karena itu jangan bermain-main pada pelaksanaan pemilu sekarang, dampaknya akan mempersulit diri sendiri,” pungkas Aditya. (**)

Pemilih Pilpres Merosot

coblos

KOTAMOBAGU – Jumlah pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun ini nampaknya lebih merosot ketimbang Pilpres 2009.

Hasil rekapan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu berdasarkan formulir C-1 yang masuk hanya 57.840 jumlah suara dukungan kepada dua pasangan calon. Padahal total pemilih hasil pleno daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak dari 89.430.

“Berarti ada selisih sekitar 31.590. Namun angka itu belum bisa jadi patokan, karena masih harus ditambah dengan suara rusak dan daftar pemilih khusus tambahan yang hingga kini belum dihitung,” kata Asep Sabar, komisioner KPU yang menangani data informasi di ruang kerjanya, Kamis (10/07/14).

Kalau dihitung-hitung hanya sekitar 75 persen lebih saja. “Sementara pada tahun 2009 tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 77,5 persen. Berarti terjadi pengurangan yang cukup signifikan,” kata Asep kepada sejumlah media yang menemuinya.

Sementara itu, Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Koerniawan yang diminta pendapatnya terkait turunnya tingkat partisipasi, mengatakan selain karena situasi puasa, pemilih berpikir persoalan presiden dan wakil presiden itu hanya urusan Jakarta, dan sangat jauh dari Kotamobagu. “Beda dengan pemilukada yang memiliki hubungan emosional langsung dengan yang dipilih atau didukung,” kata Nayodo. (**)

Data Rekap KPU Jadi ‘Berharga’

SLIDE-Nayodo

KOTAMOBAGU – Silang pendapat hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survey, menyebabkan data pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang ditangani Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat ‘berharga’.

“Kami tidak mau mengomentari apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga survey terkait hasil pemungutan suara kemarin. Yang penting kami terus bekerja untuk menjalankan tahapan untuk sampai pada pleno kabupaten/kota pada 16-18 Juli mendatang,” kata Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu di ruang kerjanya, Kamis (10/07/14).

Dalam Undang-undang pemilu maupun Peraturan KPU, kata Nayodo, sudah jelas bahwa lembaga yang diakui mengelola pemilu itu KPU, bukan lembaga survey.

Kita ketahui bersama, Undang-undang (UU) Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara sifat Tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Itu artinya KPU diberikan hak menyelenggarakan pemilu. “UU jelas bahwa hanya KPU-lah lembaga yang berhak menentukan hasil-hasil pemilu.” (**)