Parpol Andil Tingkatkan Partisipasi Pemilih

iwan

KOTAMOBAGU – Saat pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu tak henti-hentinya mengajak partai politik (parpol) mensosialisasikan pentingnya memilih.

Penegasan tersebut disampaikan komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi sosialisasi dan pengembangan SDM, Iwan H. Manoppo, di ruang kerjanya, Rabu (25/02/15). Menurut Iwan, saat itu KPU Kotamobagu dalam berbagai kesempatan, langsung maupun tidak, selalu meminta partai politik (parpol), termasuk para calon legislator (caleg)-nya mengajak warga memilih. “Hal utama dan pertama adalah mengajak warga untuk memilih dulu, setelah itu silakan parpol melakukan sosialisasi terkait partainya supaya dipercaya masyarakat untuk kemudian dipilih,” kata Iwan.

Sisi positif yang bisa diambil dari ajakan parpol dan para calegnya itu, secara politis bisa mengukur sampai sejauh mana angka partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif. “Semua orang tahu bahwa kepentingan parpol dan caleg itu kan dukungan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau partai dan caleg aktif melakukan sosialisasi atau ajakan memilih masyarakat yang notabenenya konstituen, mereka bisa mengidentifikasi dukungan, apakah konstituennya benar-benar mendukung atau tidak. Kalau tidak, parpol dan caleg bisa evaluasi diri apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin saja calegnya yang tidak berbobot atau parpolnya yang tidak mau bergerak,” jelas Iwan kepada media ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat meningkatkan target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang menjadi 77,5%. Sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, partisipasi pemilih telah berhasil memenuhi target, yaitu 75%. Untuk mencapai 77,5% itu, peserta pemilu harus dapat menghadirkan kandidat yang mampu menyerap perhatian publik. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, partisipasi setingkat ini (77,5%) bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai. Sebagaimana kita tahu, angka partisipasi kita, 75% itu, merupakan satu interval yang pada negara-negara demokratis berada pada posisi menengah tinggi,” kata dia.

Untuk bisa mencapai target tersebut, salah satu komponen yang penting adalah adanya strategi yang tepat dari penyelenggara pemilu. Namun demikian, ada banyak komponen lain yang menentukan bagaimana angka tersebut dapat tercapai. “Yang paling utama adalah bagaimana peserta pemilunya bisa menghadirkan kandidat yang dapat menyerap perhatian publik dan dapat memotivasi pemilih untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata dia seperti dikutip di www.kpu.go.id

Dalam hal ini, KPU memiliki tanggungjawab sosialisasi, tapi dalam porsi yang sangat terbatas. Selain karena keterbatasan anggaran, keterbatasan porsi tersebut juga demi menghindari prasangka keberpihakan terhadap penyelenggara. “Dalam RPJMN kita ini, telah dibuat satu gagasan agar kampanye nanti sedapat mungkin dibiayai oleh negara,” tambah Husni.

Namun demikian, itu tak mengurangi tanggungjawab partai untuk memperkenalkan kandidatnya. Pemerintah, hanya menanggung beban pembiayaan, sementara materi kampanye tetap menjadi tanggungjawab partai. “Di satu sisi memang ada pengurangan beban partai, tapi di sisi lain pertanggungjawaban partai terhadap negara akan semakin kuat,” pungkasnya. (**)

April Pilkada Serentak Dimulai

coblos

KOTAMOBAGU – Beragam pertanyaan seputar kapan dimulainya pilkada serentak yang UU-nya sudah disetujui DPR, datang dari masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Maklum, Kota Kotamobagu, sebagai salah satu kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan juga akan disibukkan oleh pelaksanaan pilkada Gubernur Sulut pada tahun ini. Karena itu wajar kalau masyarakat ingin tahu. “Sampai saat ini kami masih menunggu Peraturan KPU dari KPU RI. jadi kami belum bisa memprediksikan kapan tahapan pilkada gubernur Sulut akan dimulai,” kata Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu yang baru saja menunaikan ibadah Umroh, di ruang kerjanya, Rabu (25/02/14).

Namun sebagai pelaksana dan penyelenggara pilkada sebagaimana amanat UU pilkada yang sudah disahkan oleh DPR RI, pihaknya mengaku siap-siap saja kapanpun tahapan dimulai. “Kami di KPU Kotamobagu sudah banyak melakukan diskusi-diskusi seputar pelaksanaan pilkada serentak, sambil menunggu juknisnya dari Jakarta,” tambah Nayodo diiyakan komisioner lainnya seperti Asep Sabar, Iwan Manoppo, Nova Tamon dan Aditya Tegela.

Sebagaimana diberitakan media nasional Jakarta, saat ini KPU RI masih merancang dan melakukan revisi 10 PKPU untuk menyesuaikan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.  PKPU tersebut nantinya sebagai pegangan KPU di daerah untuk melaksanakan pilkada langsung serentak tahap pertama pada Desember 2015. Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan targetnya 10 PKPU ini selesai akhir Maret nanti, sehingga April sudah mulai disosialisasikan ke daerah.

“Ada beberapa hal yang harus diubah dalam PKPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Pilkada. Di antaranya, terkait uji publik yang dihilangkan. Hal tersebut berdampak pada tahapan pilkada yang akan langsung masuk pada pendaftaran calon kepala daerah. Berikutnya, pelaksanaan pilkada akan dilakukan pada hari kalender, bukan pada hari kerja. Dan masih ada lagi beberapa pasal yang perlu disesuaikan di PKPU ini. Perubahan-perubahan ini justru menyangkut dengan substansi dari PKPU itu sendiri. Misalnya, perubahan pada sistem rekapitulasi yang tidak lagi melibatkan PPS. Artinya, dalam pilkada nanti, dari TPS langsung dibawa ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk rekapitulasi,” jelas Ferry.

Lalu soal lainnya, imbuh Ferry, adalah terkait sengketa yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ada badan peradilan. “Terkait itu juga KPU masih harus direpotkan dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). “KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan DPT yang sudah pasti. KPU hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai DPT untuk pilkada di akhir tahun ini. Sebab, fokus KPU saat ini masih menyelesaikan 10 PKPU.”

Ferry menambahkan, pemerintah harus memberi prioritas pada daerah yang belum memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan pilkada. Daerah tersebut seharusnya melaksanakan pilkada pada semester awal 2016. “KPU daerah harus berkoordinasi dengan DPRD serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada ini. Ada 67 kabupaten/kota dan satu provinsi yang pelaksanaannya pada semester awal 2016 ditambah 201 pilkada pada 2015,” pungkasnya. (**)

Nova ‘Gantikan’ Nayodo

nova

KOTAMOBAGU – Setelah sempat terjadi perdebatan sengit soal siapa yang layak menggantikan Nayodo Koerniawan, pleno KPU Kotamobagu akhirnya menetapkan Nova Tamon sebagai Ketua KPU Kotamobagu.

Nova, menurut beberapa komisioner dianggap pas memegang jabatan tersebut mengingat pengalamannya sebagai komisioner dua periode dan tercatat cakap serta mampu. “Mudah-mudahan Nova bisa mengemban tugas ini dengan baik,” kata Aditya Tegela, salah satu komisioner KPU Kotamobagu di ruang kernya, Selasa (03/02/12).

Sebagaimana diketahui penetapan Nova Tamon, komisioner KPU Kotamobagu dan perempuan satu-satunya itu terkait dengan permohonan ijin Nayodo Koerniawan yang akan melaksanakan umroh selama dua puluh hari.

“Jadi untuk tidak terjadi kekosongan posisi Ketua, maka dipilih dan ditetapkan pejabat sementara oleh pleno KPU Kotamobagu. Apalagi saat ini kita memasuki masa-masa menjelang tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur,” kata Agung Adati, Sekretaris KPu Kotamobagu, yang juga akan melaksanakan umroh, kepada media ini.

Dan, bila dalam dua puluh hari kedepan, selama Nayodo menjalani ibadah umroh, jika ada persoalan-persoalan yang harus segera diputuskan, lanjut Agung, maka KPU Kotamobagu yang dipimpin Nova harus membuat keputusan bersama tiga komisioner lainnya; Asep Sabar, Iwan Manoppo dan Aditya Tegela. “Ini sudah lumrah dalam organisasi pemerintahan, dan tidak ada kaitannya dengan politik apapun,” tegas Asep menambahkan.

Hasil pleno yang digelar Selasa siang itu kemudian akan diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI di Jakarta sebagai tembusannya. Sementara itu untuk Sekretaris KPU Kotamobagu akan dijabat sementara oleh Ichdar Apanda yang juga salah satu Kasubag di KPU Kotamobagu. “Tidak ada persoalan semuanya memang sudah ketentuan yang berlaku, jika salah satu pejabat berhalangan maka diserahkan sementara kepada yang lainnya,” tegas Nayodo, Koerniawan.

Rombongan umroh Nayodo dan Agung Adati rencananya akan bertolak ke Jakarta pada Kamis (04/02/15). Setelah menginap semalam di Jakarta mereka langsung bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. (**)

KPU-LIPI Luncurkan ERI

Jakarta – Penilaian pada kualitas pemilu selama ini hanya dilihat dari indikator menang atau kalah, sehingga bagi yang kalah pasti akan menilai penyelenggaraan pemilu belum baik.

KPU menilai  perlu adanya riset secara obyektif dan ilmiah yang dapat  menilai proses penyelenggaraan pemilu dari bagian per bagian dan keseluruhan, bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih ada catatan-catatan kekurangan.

Pembentukan Electoral Research Institute (ERI) menjadi penting, karena  hasil riset nantinya dapat memberikan masukan positif bagi para pembuat UU dalam menghasilkan regulasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Lembaga ini diharapkan juga bisa masuk dalam diktum draft program jangka menengah di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga hasil riset ini bisa dimanfaatkan bersama dalam kepemiluan.

Penjelasan ini disampaikan  Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik ketika membuka acara Seminar Desain Pemilu Serentak 2019 sekaligus  Peluncuran Electoral Research Institute (ERI), Senin (2/2) di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

“Meskipun usia ERI ini masih muda, tetapi sudah banyak gagasan yang disampaikan, juga kontribusi dari LIPI dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, kemudian juga merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang akan datang,” ujar Husni yang hadir bersama Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas.

Husni menambahkan, kenapa bekerjasama dengan KPU Australia atau AEC, dikarenakan adanya lembaga riset yang berpengaruh pada kepemiluan di Australia, dan hal itu belum ada di negara lain. Lembaga riset yang independen tersebut menjadi penting dibentuk di Indonesia untuk membangun khasanah kepemiluan. Namun, mengingat KPU tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan atau berhubungan langsung dengan pihak lain di luar negeri, dan KPU melihat ini persoalan riset, maka KPU memilih untuk bekerjasama dengan LIPI.

Sementara itu Kepala LIPI, Dr. Iskandar Zulkarnain menyatakan, peluncuran ERI ini sebagai penegasan LIPI bahwa riset adalah jawaban dari permasalahan bangsa ini, pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga  semua kebijakan yang diambil dapat  mengacu dari penelitian-penelitian tersebut. ERI diharapkan dapat turut meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam tataran teknis, untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

“Konsep pemikiran maupun rekomendasi untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola kepemiluan dapat digunakan dalam mendesain pemilu serentak 2019. Persoalan yang lebih krusial sebenarnya bukan hanya masalah biaya, tetapi bagaimana pemerintahan yang terbentuk bisa stabil dan efektif. Kalau kita berharap pada efek yang jelas, maka itu hanya mungkin terjadi pada komunitas atau masyarakat yang mempunyai kecerdasan tinggi, artinya yang memilih presiden tertentu akan memilih partai pendukung presiden tersebut, ini juga harus dikaji oleh ERI,” papar Iskandar Zulkarnain.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth juga mengungkapkan bahwa studi penjajakan awal dari ERI ini bersama para intelektual, akademisi, anggota KPU di daerah, LSM, dan media massa, adalah untuk lebih meyakinkan perlu tidaknya riset ini dilakukan di Indonesia.

Untuk itulah LIPI menyelenggarakan seminar internasional  yang dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat, seperti Australia, Timor Leste, Myanmar, dan Bhutan, juga hadir dari KPU, Bawaslu, DKPP, LSM, dan media massa dalam menjaring pentingnya hasil riset bagi kepemiluan.

“Pentingnya riset kepemiluan ini kemudian ditandai dengan penandatanganan MoU Kepala LIPI dan Ketua KPU RI, selanjutnya diprakarsai pembentukan ERI, sebagai kebutuhan kebijakan dan tata kelola kepemiluan, mendorong kualitas pemilu, dan perlu hadirnya lembaga yang memberikan rumusan kepemiluan berdasarkan riset,” ujar Adriana.

Sementara itu perwakilan dari AEC – Representative of CABER, Ian McAllister, menyatakan ada banyak riset yang menarik untuk diangkat tentang kepemiluan di Indonesia, contohnya riset mengenai suara sah dan tidak sah, serta pendidikan politik. Riset ini dilakukan dalam mendukung kepentingan penyelenggara pemilu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. AEC juga meyakini bahwa ERI dapat memberikan kontribusi positif pada kepemiluan dan memperkaya pengetahuan pemilu di Indonesia.

Seminar yang diselenggarakan atas kerjasama LIPI, KPU, Australian Electoral Commission (AEC), Department of Foreign Affairs and Trade-Australian Government, dan ERI diikuti oleh peserta dari peneliti LIPI, KPU, Bawaslu, DKPP, akademisi, Anggota KPU daerah yang masih aktif, mantan Anggota KPU, LSM penggiat pemilu, dan media massa.

Hadir sebagai pembicara Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris dan Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, mantan Anggota KPU, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, dan mantan Hakim MK, Dr. Hamdan Zoelva. Pembentukan ERI  ini juga  ditandai dengan peluncuran website www.eri-indonesia.org. (www.kpu.go.id)

Terus Perkuat Sidalih

asep

KOTAMOBAGU – Pasca Pemilu 2014, KPU makin memperkuat system data pemilih yang dikembangkan melalui online.

Menurut Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data dan informasi, Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih yang sudah dilaksanakan pada Pemilu kemarin merupakan aplikasi online yang diprogramkan untuk mempermudah penyelenggara ditingkat bawah dalam mengolah data pemilih secara lebih mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta transparan.

Tak hanya itu, lanjut Asep, mengutip www.kpu.go.id, aplikasi itu juga memiliki fitur kemudahan untuk koordinasi dan monitoring antara petugas yang ada Jakarta, Provinsi, Kabupaten/Kota serta petugas di lapangan. “Sistem ini dianggap telah berjalan baik dengan mengubah data yang berasal dari pemerintah dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Asep sebagaimana pernyataan yang disampaikan Ketua KPU RI belum lama ini.

Nah, dalam menghadapi Pilkada GUbernur Sulut nanti, masih kata Asep, KPU akan lebih memfasilitasi KPU Daerah melalui pengembangan aplikasi Sidalih online. “Penggunaan aplikasi ini sebagai upaya fasilitasi penyelenggara pemilu yang secara teknis dilaksanakan KPU Daerah. Karena memang sudha teruji sistem ini dapat  lebih mempermudah penyelenggara pemilu, dalam menghasilkan data yang terkini, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan.”

Di www.kpu.go.id, Hadar Navis Gumay, Komisioner KPU RI, menjelaskan fitur pengembangan sidalih online diantaranya manajemen DP4, penandaan dan klaim data ganda, jadwal serentak, serta jadwal dan tahapan pilkada. Fitur manajemen DP4, fungsi manajemen pengolahan dimana didalamnya terdapat suatu fungsi analisa kondisi data dari DP4, sehingga dapat mencari seseorang atau kelompok pemilih berdasarkan elemen data yang didapat, seperti nama, tanggal lahir, alamat, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan dan Jenis Kelamin.

“Fungsi penandaan dan klaim data ganda dimana akan memudahkan operator untuk mengetahui dan membersihkan data ganda, fitur jadwal serentak yang dapat mengatur agar keserantakan jadwal penyusunan akan bersamaan sesuai jadwal tahapan pilkada.”

Kedepan, kata Hadar, pengembangan sistem Sidalih online ini diharapkan terus dikembangkan, sehingga diharapkan juga dapat digunakan dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019 mendatang. (**)

KPU Olah Sistem PAW

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membangun sistem manajemen pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Sistem ini berfungsi dalam pelaksanaan input/entry data, proses administrasi, hingga output berupa keputusan tentang siapa kandidat yang akan menggantikan anggota sebelumnya.

Seperti diketahui, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan digantikan apabila ada anggota dewan yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik. Untuk itu, KPU perlu membangun sistem manajemen yang aksesebel dan mempermudah pergantian, apabila terdapat proses yang tidak sesuai dengan prosedur.

Ditemui usai rapat pembahasan tindak lanjut perkembangan pembangunan sistem manajemen PAW, Sigit Joyowardono, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengatakan pembangunan sistem manajemen itu bertujuan untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu pelaksanaan proses PAW anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.

“Selain untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu KPU RI maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PAW, sistem itu juga dimaksudkan untuk mendeteksi atau mengetahui sampai sejauh mana dalam dekade lima tahun kedepan menjelang Pemilu 2019. Problematika PAW yang berimplikasi pada penggantian anggota diakibatkan oleh apa?” jelas Sigit.

Selain memberi kemudahan bagi KPU sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu, Sigit berharap sistem tersebut dapat memberikan gambaran bagi lembaga riset untuk memetakan persoalan dan dinamika selama proses pergantian tersebut.

KPU menargetkan dalam empat bulan kedepan, sistem PAW tersebut dapat diakses melalui website KPU RI, (kpu.go.id.) sehingga setiap proses PAW dapat diakses publik secara langsung dan transparan. Sistem tersebut, kedepan akan dikelola oleh Bagian Penggantian Antar Waktu, Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI.

Mengenai pengelolaan sistem PAW didaerah, setelah sistem tersebut matang, KPU RI akan menggelar bimbingan teknis kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia. Karena sistem tersebut akan dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (wwn.kpu.go.id)

KPU Bagi-bagi Penghargaan

pleno pilpres

KOTAMOBAGU – Menutup rangkaian pelaksanaan Pemilu 2014 di daerah ini, KPU Kotamobagu menggelar acara syukuran sekaligus bagi-bagi Piagam Penghargaan kepada stakeholder.

Acara yang bertajuk “Malam Syukuran Sukses Pemilu dan Anugerah KPU Berintegritas Nasional Tahun 2014” itu, kata Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, sebenarnya sudah lama dirancang dan akan digelar pada tutup tahun 2014 kemarin. “Sayangnya, karena kesibukan maka acara baru bisa dilaksanakan pada Jumat kemarin,” tegas Nayodo di ruang kerjanya, Sabtu (17/01/15).

Acaranya sendiri berlangsung sukses dan dihadiri Wakil Walikota Kota Kotamobagu, Djainudin Damopolii serta anggota DPRD Kotamobagu yang dipimpin Wakil Ketua, Djelantik Mokodompit. “Pada kesempatan tersebut kami mengundang para penyelenggara Pemilu ditingkat bawah, diantaranya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” kata Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi humas kepada media ini.

Selain itu, lanjut Asep, KPU Kotamobagu juga menghadirkan para relawan demokrasi (relasi) serta media pendukung. “Mereka kami undang mengingat kontribusi dan sumbangsihnya dalam mensukseskan Pemilu 2014 sangat besar. Tanpa mereka pelaksanaan Pemilu 2014 di daerah ini tidak sampai tersosialisasi dengan baik ke masyarakat,” tambah Asep.

Dalam kesempatan itu Wawali mengaku dirinya sangat terharu sekaligus bahagia dengan prestasi yang ditoreh oleh KPU Kotamobagu.  “Selama ini KPU Kotamobagu tidak banyak bicara atau pencitraan, dan ternyata bisa berbuat yang terbaik sebagai KPU Berintegritas Nasional Tahun 2014. Ini harus menjadi pelajaran bagi yang lain,” ujar Wawali disambut aplous undangan.

Yang menarik, pada acara tersebut harian lokal Radar Bolmong memberikan penghargaan special kepada KPU Kotamobagu dan pribadi Ketua KPU Kotamobagu. “Penghargaan ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelum digelarnya award di Jakarta. Tapi karena momen yang belum tepat kami menundanya,” kata Guesman Laeta dan Fauzi Permata, Wapemred dan Pimred Radar Bolmong di depan ratusan hadirin yang memadati Restoran Lembah Bening.

Bahkan Radar Bolmong, lanjut keduanya, sudha memprediksi KPU Kotamobagu bakal meraih prestasi di ajang nasional, dan ternyata terbukti. “Selamat dan sukses untuk KPU, sekretariat dan seluruh jajarannya penyelenggara pemilu di tingkat bawah,” pungkas Fauzi. (**)