Akhiri Pemilu 2014, KPU Luncurkan Buku

agung

KOTAMOBAGU – Mengakhiri masa kerjanya mengelola Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu akan meluncurkan buku.

“Buku ini menulis tentang berbagai hal terkait tahapan dan kerja-kerja kami selama Pemilu 2014,” tegas Agung Adati, Sekretaris KPU Kotamobagu yang juga penulis buku, di ruang kerjanya Selasa (26/08/14).

Agung menambahkan bahwa ide pembuatan buku ini adalah dari para komisioner, tujuannya agar bisa menjadi panduan bagi KPU Kotamobagu ditahun-tahun mendatang. “Yang menarik lagi buku tersebut memuat profile para caleg terpilih Pemilu 2014,” ujar Agung.

Ketika ditanya kapan buku tersebut akan diluncurkan, Agung mengatakan bahwa agenda yang sudah disepakati para komisioner sebenarnya adalah saat pelantikan Anggota DPRD Kotamobagu Periode 2014-2019, tanggal 10 September 2014 mendatang. “Momen tersebut sangat pas karena menghadirkan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum.”

Kalaupun nantinya molor atau tidak sesuai waktunya, menurut Agung, KPU Kotamobagu akan menggelar acara sendiri yang dirangkaikan dengan pembubaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). “Di acara itu kami juga akan mengundang stakeholder sekaligus digelar diskusi terbuka sebagai refleksi pelaksanaan Pemilu 2014 di Kotamobagu.”

Sebagaimana tertera dalam draft buku yang saat ini sedang didesain, penyusun dan penulis buku berjudul “Mengawal Demokrasi” tersebut adalah tim Media Center bersama Agung Adati. Sementara untuk pengarah dan editornya ‘dikeroyok’ lima komisioner KPU Kotamobagu; Nayodo Koerniawan, Asep Sabar, Nova Tamon, Aditya Tegela dan Iwan Manoppo. Untuk prakata disampaikan langsung Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Y. Momongan. (**)

Kantor KPU Dijaga ketat

aditya

KOTAMOBAGU – Tidak seperti biasanya terlihat sepi-sepi, Kamis (21/08/14) kemarin kantor KPU Kotamobagu nampak dijaga ketat aparat kepolisiaan dari Polres Bolmong.

“Bisa jadi ini terkait langsung dengan instruksi Kapolri yang meminta aparat dibawahnya untuk menyiagakan seluruh kantor KPU se-Indonesia. Apalagi di Jakarta sekarang sudah diberlakukan SIAGA I,” kata Asep Sabar dan Aditya Tegela, dua komisioner KPU Kotamobagu di ruang kerjanya, pagi tadi.

Dari hasil pemantauan media ini, tidak nampak kesibukan yang berarti di KPU Kotamobagu, “bisa jadi staf lebih memilih menunggu dan menonton sidang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di rumah masing-masing,” ujar Asep saat ditanya kemana para staf KPU yang hingga pukul 10.30 wita tidak nampak di ruangan.

Sebagaimana diketahui, Kamis siang ini MK akan mengakhiri persidangan sengketa Pemilu Presiden (pilpres) 2014 yang disampaikan oleh tim pasangan calon presiden-wakil presiden; Prabowo-Hatta. “Apa pun keputusannya nanti, kami siap menerima, sekalipun itu hal yang dianggap terburuk bagi KPU. Ini sebuah perjuangan dan tentunya penuh dengan resiko dan cobaan,” pungkas Asep. (**)

Menanti Putusan MK

adit

KOTAMOBAGU – Sebagai salah satu pihak yang masuk daftar termohon sengketa pilpres, KPU Kotamobagu mengaku siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diketuk Kamis (21/08/14) lusa.

“Kami tidak ingin berkomentar jauh mendahului putusan MK. Yang pasti kami akan menghormati, menerima dan melaksanakan apapun hasilnya,” tegas Aditya Tegela, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu yang membidangi hukum dan pengawasan di kantornya Selasa (19/08/14).

Aditya yang baru saja kembali dari Jakarta menceritakan bagaimana dirinya harus berjibaku mempersiapkan data serta dokumen terkait bersama KPU lainnya yang juga sama-sama digugat oleh tim pasangan presiden Prabowo-Hatta. “Semuanya sudah diserahkan ke KPU RI dan sudah dimasukkan ke MK pada Senin kemarin,” ujar Aditya.

Adapun data-data yang diserahkan ke KPU RI sebagai barang bukti antara lain daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), form model C7 PPWP dan model form A5. “Semuanya sudah kami serahkan. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pembukaan kotak suara pada Selasa (12/08/14) pekan lalu sesuai instruksi KPU RI dan disetujui MK,” jelas Aditya.

Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Kotamobagu menjadi termohon dalam sengketa yang digelar di MK. Mereka yang digugat terkait DPKTb adalah TPS 6 Biga, TPS 2 Pontodon, TPS 2 Genggulang, TPS 1 Matali, TPS 1, 3, 8 Kotobangun, TPS 9 Motoboi Kecil serta TPS 26 Gogagoman. Sementara untuk indikasi penggelembungan suara yakni TPS 21 dan 28 Gogagoman, TPS 2 Upai, TPS 3 Motoboi Besar, TPS 3 Pobundayan, TPS 2 Bungko, TPS 9 Motoboi Kecil, TPS 4 Mongkonai Barat, serta TPS 1 dan 12 Mogolaing. (**)

 

 

 

Buka Kotak Suara Lagi

logistik

KOTAMOBAGU – Setelah melakukan pembukaan kotak suara pada Senin (11/08/14), KPU Kotamobagu kembali melakukan hal yang sama pada Selasa (12/08/14) malam.

“Agenda ini dilakukan setelah ada edaran KPU Nomor 1468 terkait permintaan MK kepada KPU untuk menyampaikan data DPT, DPTb, DPK dan DPKTb dari seluruh TPS yang ada di Indonesia. “Dengan instruksi itu kami langsung mengundang seluruh pihak, mulai dari saksi dua pasangan calon, panwaslu dan kepolisian,” kata Nayodo Koerniawan di ruang kerjanya.

Kepada beberapa media Nayodo menambahkan bahwa pihaknya sempat berbeda pendapat terkait surat edaran tersebut, terutama pada poin apakah pembukaan kotak tersebut hanya pada TPS yang disengketakan ataukah semua TPS yang ada?

“Setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulut, ternyata diisyaratkan semua kotak suara yang ada di TPS se-Kotamobagu,” jelas Nayodo didampingi Nova Tamon, Asep Sabar dan Agung Adati, Sekretaris KPU Kotamobagu.

Sebagaimana diketahui edaran tersebut juga menegaskan soal waktu penyerahan dokumen tersebut sampai dengan Rabu besok. “Dan selain diambil dari kotak, dokumen tersebut juga discan ke KPU RI sebagaimana yang pernah dilakukan pada Form Model C1 lalu,” tambah Asep, komisioner yang membidangi data informasi. (**)

KPU KK Buka Kotak Suara

kotak2

KOTAMOBAGU – Untuk mencermati dan mencocokan data gugatan 19 TPS yang disampaikan tim Prabowo-Hatta, Senin (11/08/14) ini digelar pembukaan kotak suara di KPU Kotamobagu.

“Pada awalnya kami tidak menyangka kalau Kotamobagu digugat, mengingat di daerah ini calon nomor urut 1 tampil sebagai pemenang. Tapi tidak masalah, kami tetap mengikuti prosedur yang ada,” kata Nayodo Koerniawan, membuka acara pembukaan kotak.

Dan, untuk menghindari argumentasi miring, lanjut Nayodo yang kemarin didampingi Nova Tamon dan Asep Sabar, KPU mengundang semua pihak, mulai dari Panwaslu, dua tim pemenangan calon dan kepolisian. “Alhamdulillah semuanya hadir dan acara berlangsung dengan baik,” ujar Nayodo.

Sebagaimana diketahui 19 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kotamobagu masuk dalam gugatan tim Prabowo-Hatta setelah dilakukan perbaikan. “Dari 19 TPS tersebut terbagi dalam dua kelompok, yakni yang terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) serta selisih pengguna hak pilih dan surat suara,” kata Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu kepada media ini.

Nah, setelah dilakukan pembukaan kotak, lanjut Asep, pihaknya nanti akan mencocokkan kembali apakah data yang ada di kotak suara tersebut terjadi selisih sebagaimana yang dituduhkan tim Prabowo-Hatta? “Yang pasti, ada selisih atau tidak, kami tetap akan membuat laporan dan mengirimnya ke Jakarta sebagai jawaban gugatan. Dokumen yang diambil dari kotak suara adalah Form AT Khusus, Form Model C7 dan Form Model A4,” jelas Asep.

Masih kata Asep, dari gugatan yang dilayangkan Prabowo-Hatta, ada terjadi selisih daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di 9 TPS sebesar 41 suara dan kejanggalan pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara di 10 TPS sebanyak 514. “Makanya kami harus meng-cross check dengan data yang ada di kotak suara.”

Hadir pada acara itu tiga personil Penawaslu Kotamobagu; Agus Paputungan, Shakespeare Makalunsenge, dan Ivan Tandayu. Dari saksi calon presiden ada Efendi Latief (Prabowo-Hatta), Wahid Makalalag dan Adrianus Mokoginta (Jokowi-JK). Dari kepolisian hadir Kapolsek Urban Kotamobagu, Kompol Efendi Tubagus serta IPDA Muh. Afsah (KBO Intel Polres Bolmong). (**)

Lagi, 10 TPS Masuk MK

surat suara saat disortir

KOTAMOBAGU – Ternyata tak hanya Sembilan TPS yang terseret sengketa pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ada lagi 10 TPS, hanya materi gugatannya berbeda dengan Sembilan itu. Yang 10 ini lebih mengarah pada dugaan kejanggalan pada pengguna hak pilih dengan surat suara,” kata Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi di kantornya, Minggu (10/08/14).

Kesepuluh tempat pemungutan suara (TPS) tersebut yakni TPS 21 dan 28 Gogagoman, TPS 2 Upai, TPS 3 Motoboi Besar, TPS 3 Pobundayan, TPS 2 Bungko, TPS 9 Motoboi Kecil, TPS 4 Mongkonai Barat, serta TPS 1 dan 12 Mogolaing. “Dengan demikian total TPS yang digugat dari Kotamobagu sebanyak 19 TPS. Hari ini juga data untuk bukti dipersidangan MK disusun dan dibawa ke Jakarta,” tambah Asep ditemani Sekretaris KPU, Agung Adati dan operator sidalih, Yusril Kobandaha.

Dibagian lain, Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, yang dihubungi media ini menambahkan KPU Kotamobagu sudah mengutus dua komisionernya ke Jakarta, yakni Iwan Manoppo dan Aditya Tegela. “Hari ini Yusril Kobandaha menyusul ke Jakarta untuk mem-backup kebutuhan data-data sebagai barang bukti di persidangan MK,” ujar Nayodo.

Sebagaimana diketahui sengketa di MK mencuat ketika pasangan calon Prabowo-Hatta menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menerima hasil rapat pleno yang menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilu presiden (pilpres) 2014. (**)

9 TPS di Kotamobagu Digugat

pleno pilpres

KOTAMOBAGU – Meski pasangan calon nomor urut 1 Prabowo-Hatta tampil sebagai pemenang pada Pemilu 2014 di Kotamobagu, tak memberi jaminan KPU Kotamobagu bebas gugatan.

Buktinya, sembilan TPS masuk dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan gugatan sengketa pilpres 2014.

“Kita baru dapat data dan informasi, ternyata Kotamobagu dan bahkan hampir seluruh kabupaten/kota se-Sulut jadi termohon,” kata Aditya Tegela, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi hukum dan pengawasan.

Kesembilan tempat pemungutan suara (TPS) tersebut antara adalah; TPS 6 Biga, TPS 2 Pontodon, TPS 2 Genggulang, TPS 1 Matali, TPS 1, 3, 8 Kotobangon, TPS 9 Motoboi Kecil serta TPS 26 Gogagoman. “Saat ini kami tengah mempersiapkan data-datanya dan akan dibawa langsung ke MK,” ujar Aditya di ruang kerjanya, Jumat 908/08/14).

Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, yang diminta komentarnya mengatakan pihaknya tetap mengikuti semua proses yang terjadi di pemilu, termasuk sengketa ini. “Untuk itu kami sudah memerintahkan sekretaris segera menghubungi semua pihak, termasuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan para saksi untuk kemungkinan membuka kotak suara.”

Materi gugatan yang disampaikan kubu Prabowo sendiri sebenarnya terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih yang menggunakan identitas seperti KTP atau paspor. Sembilan TPS di Kotamobagu muncul setelah adanya perbaikan gugatan, sementara saat penyampaian gugatan Rabu (6/8/14) lalu pemohon sama sekali tidak menyebut nama Kotamobagu. “Tapi tidak masalah, kita harus ikuti aturan yang ada. Bahkan tim penggugat (pemohon) sudah menyampaikan indikasi penggelembungan yang dibuktikan dengan selisih suara di beberapa TPS,” tambah Iwan Manoppo, yang membidangi sosialisasi.

Ivan Tandayu, personil Penwaslu Kotamobagu menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU Kotamobagu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. “Kami sendiri baru dapat kabar bahwa beberapa TPS di Kotamobagu jadi termohon ini dari KPU Kotamobagu,” kata Ivan sambil menujukkan copy berkas yang dikirim ke milis KPU Sulut.

Dalam kondisi seperti Ivan mengusulkan untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara, mengingat masih menjadi pembahasan yang a lot di persidangan terkait boleh-tidaknya KPU melakukan pembukaan kotak suara. “Sebaiknya kita lakukan pencocokan data saja dulu di semua tingkatan, tidak perlu sampai membuka kotak suara,” pungkas Ivan. (**)